AW- JIKA pemerintah Indonesia tidak
sanggup lagi mengurusi masalah asap di Riau, maka izinkan kami berdaulat dan
mengurus diri kami sendiri. Kami masyarakat Riau marah dan kecewa sebab sudah
lebih dua minggu, pemerintah provinsi Riau maupun pemerintah pusat terlihat
tidak serius dan gagal menangani masalah asap. Indek Standar Pencemaran Udara
(ISPU) Kota Pekanbaru sampai jam 09.00 pagi ini ( 14/9) sudah pada level diatas
1000 (sangat berbahaya), dari pengamatan kami dalam dua hari terakhir angka ini
terus naik. Korban nyawa sudahpun jatuh dan menurut data Kepala UPT
Penanggulangan Krisis Dinkes Riau, Jhon Kenedi (JPNN, 4/9), saat ini jumlah
korban kabut asap yang masuk di Diskes Riau telah mencapai 9.386 orang. Angka
ini meningkat dari hari sebelumnya yaitu sekitar 8.505 orang dan rata-rata
penambahan korban mencapai 1.000 jiwa setiap hari.
Riau seperti negeri tidak bertuan, sebab
pemerintah seperti absen dengan kondisi Riau yang sudah sangat memprihatikan.
Papan Indeks Standar Pencemaran Udara di Kota Pekanbaru sudah memancarkan
tulisan warna merah dengan huruf kapital (BERBAHAYA) sejak 10 hari yang lalu.
Tapi pejabat di Riau berdebat tentang sumber asap, beberapa pejabat yang
terkait justru berada diluar kota dan nyata pemerintah Riau tidak sanggup lagi
menanggulanginya. Sayangnya Plt. Gubernur Riau tidak juga menetapkan “Status
Gawat Darurat” agar Pak Jokowi dan Pemerintah pusat turun tangan dengan membawa
ribuan pasukan masuk ke hutan-hutan memadamkan titik api seperti yang dilakukan
disaat era Persiden SBY dulu, tegas, Azizon Nurza, S.Pi, MM Tokoh Muda Riau
dengan berapi-api.
Saya melihat pemerintah tidak serius
menangani persoalan kabut asap di Riau, ini terbukti setiap musim kemarau
masyarakat Riau harus berhadapan dengan masalah asap yang sangat mengganggu
kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya penderita ISPA yang sudah pasti
akan memberikan banyak dampak kesehatan jangka panjangan pada penderitanya.
Kabut asap juga menyebabkan proses pendidikan tidak bisa berjalan baik sebab
sekolah harus diliburkan. Roda transportasi darat dan udara juga terhambat yang
secara tidak langsung juga akan menghambat roda perekonomian. Selalu kami
masyarakat Riau dikambing hitamkan yang membakar hutan, padahal yang memiliki
kebun Sawit di Riau tidaklah orang Riau melainkan pendatang dan pengusaha serta
perusahaan besar di Riau.
Rakyat Riau dari dulu selalu dirugikan,
negeri yang kaya sumberdaya alam (minyak dan gas bumi) yang menjadi penyumbang
terbesar pembangunan negeri ini harus kembali mengulang deritanya. Minyak habis
rakyat sekitar ladang minyak tetap miskin, kampung halaman saya di Sungai Bayam
Kecamatan Sabak Auh malah hilang tinggal nama padahal disana ada puluhan pompa
angguk yang menyedot hasil minyaknya. Lihatlah hutan Riau yang disulap menjadi
HPHTI dan perkebunan kelapa sawit tapi apa yang tersisa untuk masyarakat Riau,
berapa yang dapat pembagian KKPA dan siapa yang bekerja disana? Hutan gambut
Riau dirambah dengan izin pemerintah sehingga tidak mampu menyerap air dan mati
sehingga mudah terbakar dimusim kemarau. Sekarang kemana pemerintah yang
harusnya bertanggungjawab terhadap dampak pembangunan yang merusak lingkungan.
Mantan Ketua Senat Mahasiswa Universitas
Riau tahun 1996 ini menghimbau, saatnya masyarakat Riau bangkit, Riau harus
merdeka! merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari ketidak
berdayaan ambil bagian dalam pembangunan. Lihatlah bagaimana pendidikan Riau
tertinggal, kapan ada Fakultas Perminyakan dan Kehutanan di Riau? Setelah
minyak habis dan hutan luluh lantak. Berapa anak Riau di PT Chevron Pasifik
Indonesia, berapa anak Riau di PT RAPP, berapa anak Riau di PT IKPP dan Arara
Abadi?, berapa anak Riau di Pertamina dan Medco?, jujur harus diakui tidak ada
yang jumlahnya sampai 10% yang merupakan anak Melayu Riau, padahal sudah puluhan
tahun bumi Riau digarap dan diserap atas nama pembangunan yang sedikitpun tidak
meninggalkan remah di Riau. Masyarakat Riau ibarat ayam mati dilumbung padi,
negeri yang kaya ini tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tapi disisi lain
ribuan orang datang dan bisa mencari makan dan memperkaya diri, ironis tapi
nyata, tegas pendiri Ormas Ikatan Pemuda Melayu (IPMR) yang tercatat di
Kaditsospol Riau dengan nomor 114 tahun 1993.
Riau adalah penyokong utama berdirinya
negera Indonesia, bahasa Melayu dipersembahkan menjadi bahasa persatuan yang
mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa bersatu, Sultan Syarif Kasim II Raja
Kerajaan Siak Sriindrapura diawal kemerdekaan menyatakan bergabung dengan
Republik Indonesia dan menyerahkan modal awal berdirinya bangsa berupa uang
sepuluh ribu gulden dan mahkota kerajaan kepada presiden Soekarno. Riau tidak
pernah menuntut untuk dapat keistimewaan seperti daerah lain, Riau tetap sabar
walaupun sumberdaya alamnya diambil demi pembangunan Indonesia, Riau diam
walaupun Gubernurnya dulu selalu dari pusat, walaupun Kongres Rakyat Riau II, 1
Februari 2000, memilih opsi merdeka tapi karena kecintaan akan kebersamaan
dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Riau ikut berjuang dan
memberi modal awal, gerakan ini ditahan dan didinginkan dengan harapan agar
ketidak adilan, kemiskinan dan ketertinggalan Riau mendapat perhatian dari
pemerintah pusat. Tapi hari ini, amarah ini muncul lagi melihat kondisi kami
yang dibiarkan mati pelan-pelan oleh asap yang tidak ditangani. Jika Riau tidak
dibutuhkan lagi, karena sumberdaya alam sudah menipis, hutan dan gambut
tak bisa dikapling lagi, maka dengan segala hormat tolong lepaskan kami
untuk berdiri dan mengurus nasib kami sendiri.
Buat masyarakat Riau, mari kita jadikan
ini momentum untuk mengevaluasi diri, merapatkan kembali barisan Riau, menyusun
gerakan menyongsong Riau penuh harapan sebagai daerah yang maju, sejahtera dan
mandiri sebagai Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Mari kita
kobarkan kembali semangat juang untuk mendorong kebangkitan Riau, kita awali
dengan semangat Merdeka dari asap. Mari dari berbagai upaya kita ambil bagian
menanggulangi asap dan mendorong Pak Jokowi, Plt. Gubernur Riau, pemerintah
Riau dan pemerintah pusat untuk peduli. Pemerintah Indonesia harus membayar
hutang bangsa ini kepada Riau dengan serius menangani asap dan kemiskinan yang
ada di Riau, jika tidak izinkan kami mengurus diri sendiri, tegas Azizon
berapi-api dan harus menutup diskusi ini.
